Pemahaman Kaum Ibu Mengenai Kesehatan Ibu & Anak Makin Meningkat, Melalui Buku KIA

Setelah proses pengembangan awal selama sepuluh tahun, Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), akhirnya diluncurkan pada tahun 2003 ini. Lima juta buku KIA, telah dicetak dan dibagikan dengan bantuan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA). Buku ini diperkenalkan sejak tahun 1994, dan telah digunakan di 140 kabupaten / kota di 24 provinsi, meskipun belum pada semua fasilitas kesehatan. Lebih dari 50.000 kader kesehatan dan 10.000 bidan dilatih mengenai buku KIA ini. Buku ini terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kaum ibu khususnya mengenai kesehatan ibu dan anak. Pemahaman ini diharapkan akan dapat menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia yang sampai saat ini masih tertinggi di Asia Tenggara.

Selain menjadi acuan dan sumber pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak, buku itu juga berfungsi sebagai buku catatan kesehatan ibu dan anak, alat monitor kesehatan oleh petugas/tenaga kesehatan, meningkatkan komunikasi antara dokter dan pasien. Buku ini juga merupakan gabungan sejumlah kartu-kartu menuju sehat dan kartu ibu hamil, serta bahan informasi kesehatan ibu dan anak sehingga lebih efisien. Secara keseluruhan buku KIA mencakup beberapa isu strategis, mulai dari MPS (Making Pregnancy Safer), GSI (Gerakan Sayang Ibu), Kesehatan Reproduksi, Kadarzi (Keluarga Sadar Gizi), MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), Gebrak Malaria, serta Hepatitis B Uniject pada saat dilaksanakan kunjungan neonatus (1-7 hari) oleh tenaga kesehatan.

Hal tersebut mengemuka pada acara review nasional buku KIA ke-4 yang dihadiri oleh Dirjen. Bina Kesehatan Masyarakat, Prof.DR.Dr. Azrul Azwar,MPH dari Departemen Kesehatan dan Prof.Dr. Yasuhide Nakamura dari Universitas Osaka, yang mewakili JICA pusat, pada tanggal 6 Agustus 2003 di Jakarta.

Prof.Dr. Yasuhide Nakamura menilai bahwa buku KIA yang digunakan sejak tahun 1948, mampu menurunkan secara signifikan AKB dan AKI. Karenanya Jepang merasa perlu mendukung upaya Indonesia untuk menurunkan AKB dan AKI dengan pemberian hibah dan bantuan teknis. Buku KIA juga digunakan negara lain di Asia. Bahkan tim penilai evaluasi JICA untuk proyek buku KIA menilai bahwa buku KIA yang telah disebarkan di Indonesia ternyata telah melampaui cakupan provinsi yang telah direncanakan.

Sukses ini juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang berkonstribusi, terutama karena adanya komitmen politik yang kuat dari Menteri Kesehatan dan jajarannya untuk mempromosikan buku KIA, bahkan telah disahkan menjadi program nasional oleh Depkes.

Pemerintah Jepang memberikan rekomendasi jangka panjang dan pendek sesuai dengan proyek yang telah berlangsung. Kebanyakan rekomendasi jangka pendek telah ditindak lanjuti sebagai bagian yang terintegrasi dengan WHO dalam mengukur efektivitas Buku KIA dan MTBS di Jawa Timur. Untuk rekomendasi jangka panjang ditujukan kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk penggunaan buku KIA ke dalam sistem informasi yang telah ada dan meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam program Pengembangan Anak Dini Usia.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah hibah yang berlangsung sejak 1994 akan berakhir September 2003, dan untuk kesinambungan program, ada tiga hal yang hendak dilakukan : Pertama, menggunakan anggaran rutin dari APBN dan APBD. Kedua, memasukkan ke program lain yang sedang berjalan, misalnya proyek dari Unicef, Bank Dunia, dan ADB. Dan ketiga, lewat jalur swasta, misalnya memberikan buku kepada bidan desa. Bidan bisa menjual tanpa mengambil untung, uangnya untuk mencetak lagi buku KIA, sehingga program berkesinambungan. Buku KIA juga diperkenalkan ke fasilitas kesehatan lain, seperti klinik bersalin, praktik dokter swasta, serta rumah sakit.

Sejalan dengan desentralisasi, perlu ada komitmen daerah untuk kesinambungan dan kelangsungan penggunaan buku KIA setelah hibah Jepang berakhir. DI tingkat pusat sedang disiapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang buku KIA. Sementara di daerah ada yang telah membuat surat edaran bupati untuk mendukung buku KIA, bahkan ada yang membuat peraturan daerah yang telah disetujui DPRD, salah satunya di Lombok Tengah. (PI_et)